Pengelolaan Data Kriminal: Tantangan dan Solusi di Indonesia

Pengelolaan data kriminal merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, tantangan dalam pengelolaan data kriminal di Indonesia masih menjadi permasalahan yang harus segera diatasi.

Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, pengelolaan data kriminal yang baik sangat diperlukan untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. “Data kriminal yang akurat dan terintegrasi akan memudahkan proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus kriminal,” ujarnya.

Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data kriminal di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam mengumpulkan dan membagikan informasi terkait kasus kriminal. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan memperlambat penanganan kasus.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai juga menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan data kriminal. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdillah Toha, sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik dapat menyebabkan terjadinya kebocoran data dan kerentanan terhadap serangan cyber.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang tepat dalam pengelolaan data kriminal di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam pertukaran data kriminal. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi guna memperkuat sistem pengelolaan data kriminal. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara yang maju dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pengelolaan data kriminal di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih baik dan masyarakat dapat merasa lebih aman dan tenteram.